Komentar
Kabupaten Bima,- Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Kabupaten Bima Senin (25/3) dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Akhir Tahun Anggaran 2023 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Aminurlah, SE berlangsung Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bima.
Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP dalam penyampaiannya dihadapan Rapat Paripurna yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Yasin, S.Pd.I.M.M.Inov dan Dra.Hj.Nurhayati,MM memaparkan, pelaksanaan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.853.277.733.180,51 atau 96,89%, dari target Rp. 1.912.844.180.878
Pada aspek pendapatan, yang terbagi dalam tiga komponen yaitu PAD yang ditargetkan Rp. 175,4 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 159,6 milyar atau 91 %. komponen lain adalah pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 1,73 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,69 Triliun atau atau 97,51%. Demikian halnya lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 3,83 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 3,27 atau 85,33%.
Sementara pada sisi belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 1,94 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,85 triliun atau 95,34%.
Komponen belanja tersebut mencakup belanja Operasi yang dialokasikan sebesar Rp. 1,39 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1,32 triliun atau 94,61%. Belanja Modal, dialokasikan sebesar Rp. 251,3 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 240,3 milyar atau 95,65 %.
Komponen lainnya adalah Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sebesar Rp. 3,5 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 1,77 milyar atau 50,64 %, serta Belanja Transfer, dialokasikan sebesar Rp. 289,9 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 287,4 milyar atau 99,12 %.
Pada Kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada Penerimaan Pembiayaan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 30,7 milyar dan terealisasi Rp. 29,9 atau 97,58% serta Pengeluaraan Pembiayaan sebesar satu milyar rupiah dan terealisasi satu milyar rupiah 100%. Belanja tersebut direalisasikan pada 17 Urusan yang menjadi kewenangan, 4 urusan pilihan dan 5 urusan penunjang. Demikian penjelasan Bupati Bima dihadapan anggota DPRD, Para Pejabat Eselon II dan Eselon III yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut. (SB.H)