Komentar
Kabupaten Bima,- Kinerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi sepanjang tahun 2020 di delapan Kabupaten di Provinsi NTB dimulai dari Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 Juli sampai dengan 15 Juli 2021.
Rabu (14/7) delapan orang
Tim yang dipimpin Huailid, S.Sos,. M.Si (Bappeda Provinsi NTB dan beranggotakan
Taufiq Hari Suryanti, SKM (Bappeda Provinsi NTB), Dra. Baiq Nurhayati (BKKBN
Provinsi NTB), M. Johansyah, S.Gz (Dikes Provinsi NTB), Ety Kurniawati,
ST (DPMD Dukcapil NTB), Dr. Made Darawati (Politeknik Kesehatan Mataram) dan Denny
Apriyanto, S.Gz (DPD Persagi NTB) melakukan penilaian kinerja Aksi #5
sampai dengan Aksi #8 Konvergensi Penurunan Stunting tingkat kabupaten
Bima yang dipusatkan di aula kantor Bupati Bima.
Wakil Bupati Bima Drs. H.
Dahlan M. Noer dalam sambutannya mengatakan mengacu pada data hasil
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM), angka stunting di
kabupaten Bima mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2021. "Hal
ini menunjukkan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait sangat
serius menangani persoalan stunting dan menjadi prioritas
pembangunan daerah". Kata Wabup.
Kepada Tim konvergensi
stunting Wabup berharap dapat menyampaikan data dan informasi stunting
sesuai kondisi capaian. Mudah-mudahan kerja keras jajaran Pemerintah
kabupaten Bima tahun ini bisa kembali mempertahankan gelar juara 1 seperti
tahun 2020 lalu”. Imbuh Dahlan.
Ketua Tim Penilai
Huailid, S.Sos,. M.Si dalam pengantarnya mengungkapkan, penilaian kinerja
stunting tahun 2021 ditujukan untuk mengukur tingkat kinerja, memastikan
akuntabilitas kinerja, mengevaluasi kinerja dan mengapresiasi kinerja
Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di
masing-masing kabupaten.
“Melalui forum ini,
diharapkan Pemerintah Kabupaten mendapatkan umpan balik dan pembelajaran dalam
upaya meningkatkan konvergensi intervensi penurunan stunting, semakin
termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Pada saat sama juga
memiliki rencana kegiatan pelaksanaan konvergensi yang implementatif untuk
tahun berjalan dan tahun mendatang.
Aspek lain yang
diharapkan, pemerintah provinsi memperoleh informasi yang memadai bagi
penyusunan kegiatan pendampingan atau pembinaan kabupaten yang lebih
efektif berdasarkan kemajuan dan kebutuhan daerah”. Jelas Huailid.
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si mengatakan, ada
banyak kegiatan yang dudah dijabarkan pemerintah desa melalui
alokasi dana desa bagi pencegahan stunting.
"Dana tersebut
seperti prioritas pembiayaan Posyandu, insentif Kader Pembangunan Manusia
(KPM), insentif kader Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil,
anemia dan bayi balita stunting". Urai Tajudin.
Sesi berikutnya
penjelasan dilakukan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB, Drs. Syahrul, M.Si dalam
pemaparannya dijelaskan bahwa DP3AP2KB berperan dalam penguatan ketahanan
keluarga terutama di kegiatan Bina Keluarga Balita, dan PIC Remaja di masing
masing desa yang ada di lokus stunting.
Kemudian melakukan
tahapan wawancara peserta yang merupakan Tim Konvergensi Pencegahan Stunting
kabupaten (Kepala Daerah, Sekretariat daerah, Dinas Kesehatan,
DPMD, DP3AP2KB, Dinas Perkim, Dinas Dikbudpora dan instansi terkait lainnya).
Tahapan wawancara yang
dipandu Kasubid sosial budaya dan pemerintahan Bappeda Kabupaten Bima
Iman Ridwansyah, ST tersebut berlangsung secara paralel.
Pada Aksi #5 Pembinaan
Kader Pembangunan Manusia (KPM) meliputi cakupan desa yang memiliki KPM
dan cakupan desa dengan kepastian dukungan biaya operasional KPM disampaikan
oleh Rahmawaty Sadatul Ummy, ST dari Kasi Sosbud Dinas PMD Kab Bima.
Pada Aksi 6 mencakup
daftar data yang diprioritaskan perbaikannya dan rencana perbaikan sistem manajemen
data berdasarkan hasil assessment system data dijelaskan oleh Tita Masitah,
S.Gz, M.GZ Kasi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab Bima.
Sementara itu, Aksi #7
mencakup hasil pengukuran sasaran berdasarkan hasil analisis data stunting dan
publikasi hasil analisis data stunting terkini secara berurutan dijelaskan oleh
Dinas Sosial Kab Bima, Dinas Dikbudpora Kab Bima, Camat Bolo, Kepala Desa Leu,
dan Koordinator PKH Bima.
Aksi #8 mencakup review
terhadap capaian target output, serapan anggaran, permasalahan atau kendala
yang dihadapi, solusi dan simpulan pada tahun berjalan atas program kegiatan
yang jabarkan dijelaskan oleh Kepala Bappeda Kab Bima. (SB)