Komentar
Bima, Suara Bima.-
Badan Eksekutif kabupaten Bima bersama jajaran Legislatif melaksanakan Temu konsultasi diruangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima, Selasa 13 November 2018. Temu konsultasi sebagaimana dimaksud dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti.
 |
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bima beserta para Kepala OPD, Kabag Setda dan Pejabat Eselon 3 dan 4.
Bupati menyampaikan, bahwa pertemuan Eksekutif dan Legislatif merupakan media Silaturrahmi dan musyawarah, guna membahas dan membuka ruang koordinasi. Salah satunya, tentang dinamika dan langkah-langkah kebijakan yang dapat mendinamisasi pelaksanaan tugas kedua lembaga, sehingga membawa hasil yang optimal bagi seluruh masyarakat.
"Mari kita untuk bersama-sama membulatkan tekad, dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada daerah sesuai kapasitas masing-masing," ujarnya
Temu Konsultasi dan Silaturrahmi berjalan sangat dinamis, banyak usul – saran yang disampaikan oleh segenap Anggota Dewan. Hal – hal yang mengemuka antara lain adanya harapan dari DPRD Kabupaten Bima agar pokok-pokok pikiran dan aspirasi Anggota Dewa tercover secara representative dalam APBD 2019.
Pembahasan pertemuan tersebut masing-masing anggota dewa menyampaikan pandangan yang berbeda.
Salah satunya Muhammad Aminurlah anggota legislatif dari duta Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan harapan agar Pemerintah Daerah memberikan attensi atas merajalelanya Narkoba, Judi dan lain-lain.
Ia meminta agar langkah-langkah Taktis Pemerintah Daerah dapat mereduksi, bahkan meniadakannya.
Selain itu lanjutnya, masalah PAD yg harus digenjot dengan menertibkan pemungutan dan Penyetoran Pajak serta Retribusi mulai dari Juru Pungut dan seterusnya.
"Saya berharap agar Perda – Perda yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati," harapnya
Beda dengan Ir. Rahmat ia menyampaikan, agar menekankan pentingnya maksimalisasi pengelolaan kekayaan daerah agar dapat mengoptimalisasi capaian PAD.
Kemudian, Ir. Suryadin juga meminta penertiban asset Kabupaten Bima yang berada di wilayah Kota Bima serta disusunnya aturan yang memungkinkan PD Wawo dapat terus mengembangkan peran dan fungsinya.
Selanjutnya Muhammad Natrsir, menegaskan perlunya penajaman Koordinasi /Konsultasi antar instansi, rehab pasar Tente, pentingnya keberadaan tenaga Dokter di Puskesmas Ngali sebagai bagian dari persyaratan Akreditasi Puskesmas serta maksimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia mengusulkan pentingnya pengadaan Mobil Damkar untuk tiap kecamatan guna mengantisipasi bencana kebakaran sebagaimana yang kerap terjadi akhir – akhir ini.
Sementara Saulaiman MT meminta intensitas Temu Konsultasi ditingkatkan, Administrasi asset daerah serta tapal batas desa terus ditertibkan.
Terkait dengan usul dan saran yang berkembang dalam moment tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si menyatakan bahwa yang berkaitan dengan sarana / prasaranan, akan dikaji secara komprehensif serta ditindaklanjuti secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan penganggaran. Sementara terkait dengan hal-hal yang bersifat nonfisik akan ditindaklanjuti secara proporsional dan normative. (SB.H)