Komentar
Timbulnya suatu konflik, atau permasalahan ditengah-tengah masyarakat, mungkin hampir setiap daerah mengalami hal tersebut. Jika lamban ditangani, konflik ini masuk dalam kotegori kerusuhan, sehingga daerah tidak lagi aman.
Hal-hal ini, dipandang perlu untuk disikapi. Komunikasi dan koordinasi apabila berfungsi maka kondisi keamana tetap terjaga.
Untuk membantu mengantisipasi hal demikian, demi stabilitas menjaga daerah tetap aman dan nyaman, perlu adanya kekompakan atau sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.
Berangkat dari hal itu, berbagai upaya untuk mewujudkan suatu daerah yang harmonis serta membangun Bima yang RAMAH, Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Bima menggelar Dialog/diskusi dengan Tema penguatan kemitraan antara pemerintah dan organisasi non pemerintah menuju bima yang ramah, yang berlangsung diaula Tempat Wisata Bima Tirta, Jum'at (29/6/2018).
Narasumber yang dihadir pada dialog tersebut yakni Bupati Bima, Dandim 1608, Kepala Kesbang Pol dan Linmas serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima dan dihadiri oleh Insan Pers, LSM, Ketua FKUB, Ketua MUI serta lembaga-lembaga lainnya.
Dandim 1608 Letnan Kolonel Ifanteri Bambang Kurnia Eka Putra mengatakan untuk mengantisipasi berbagai gejolak hingga menimbulkan suatu konflik dalam suatu daerah perlu adanya sinergisitas pemerintah, insan pers, LSM, ormas serta lembaga terkait. Dengan demikian masyarakat juga sebagai peran utama, juga diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial tetap terjaga hingga terhindar dari isu yang tidak bermanfaat.
Disisi lain kata Dandim, pemerintah juga harus memberikan pengayoman terhadap masyarakat, sehingga mewujudkan suatu daerah dikatakan aman apa bila hal tersebut tercapai.
"Pemeriantah memberikan apresiasi yang tinggi atas peran lembaga-lembaga selama ini yang telah memberikan kontribusi atas kritikan yang bersifat membangun," ungkapnya
Sementara Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
"Saya harap kegiatan ini ditingkatkan lagi, bila perlu dilakukan satu kali sebulan," ucapnya
Bupati menjelaskan, bahwa setiap adanya permasalahan serta konflik saat ini, tentu kita perlu mengetahui penyebab utama. Setelah kemudian baru mencarikan solusi, sehingga solusi inilah yang menjadi penanganan utama oleh pemerintah.
"Hal ini membutuhkan komitmen kita bersama. Biasanya solusi adalah penanganan utama," ungkapnya
Bupati berharap adanya keterlibatan berbagai pihak, setiap ada permasalahan itu merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman.
"Jadi saya minta setiap ada permasalaha. SKPD seperti Kesbang Pol harus mampu untuk mendeteksi setiap permasalahan," harapnya (SB01)